Record Detail Back
Reformasi Kemudahan Berusaha: Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah
- Share to:
Berbekal semangat kuat mendukung dan berperan aktif dalam arus perubahan yang ada, KPPOD
sepanjang dua tahun terakhir memilih untuk berfokus kepada program reformasi regulasi dan
birokrasi pelayanan dunia usaha. Advokasi bagi pembatalan Perda dan asistensi teknis bagi
penguatan kapasitas legislasi di daerah menjadi contoh intervensi program yang dikerjakan. Pada
tataran lebih strategis, kami melakukan serial studi deregulasi perizinan di beberapa daerah yang
hasilnya menjadi sebagian materi yang kami usulkan kepada pemerintah lewat keterlibatan dalam
serial pertemuan saat penyusunan paket kebijakan ekonomi ke-12 selama paruh pertama 2016.
Sesudah paket kebijakan diterbitkan, agenda aksi lanjutan jelas harus dikawal. Pemerintah
memiliki tugas internal untuk melakukan koordinasi kebijakan dan koordinasi implementasi antara
Kementerian/Lembaga di Pusat maupun dengan Pemda. Agenda lain adalah monitoring-evaluasi
(monev) atas implementasi paket kebijakan guna melihat respon pihak-pihak terkait serta capaian
dan masalah dalam lingkungan kebijakan yang ada. Didukung dan bekerja sama dengan sejumlah
pihak (Kedutaan Besar Inggris di Indonesia dan Asian Development Bank) kami melakukan evaluasi
independen atas pelaksanaan sebagian isi paket kebijakan yang menjadi domain tugas Pemda di 10
kota bisnis utama.
Robert Na Endi Jaweng - Personal Name
41 REF rob
41 REF rob
Book
English
KPPOD
2016
Jakarta
ix, 163, 27
LOADING LIST...
LOADING LIST...